PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENENUN PEREMPUAN MELALUI KEBIJAKAN AFIRMASI DARI PERSPEKTIF KEADILAN PANCASILA

  • Juliana Susantje Ndolu Fakultas HUkum Universitas Nusa Cendan
Keywords: Legal Protection for Women's Weavers, Justice from the Perspective of Pancasila, Affirmation Policies for Weavers.

Abstract

Weaving is a choice of work for women who live in rural areas, not only providing economic benefits but also preserving Indonesia's cultural wealth. According to a government report, weaving crafts make a large contribution to state revenue in the creative economy sector. This condition is inversely proportional to the situation of women weavers in rural areas, because they have limited access to low-interest capital and marketing at fair prices. This study to describe the importance of protecting women weavers and to analyze the importance of the regulation of Pancasila justice-based affirmation policies to protect female weavers. This is a normative study using legal materials sourced from laws, legal theories and the results of previous research. Research findings,   first weaving has high velue for community. The current challenge is that weavers in villages above 40 years old, while there is very little interest in young women to weave. Second female weavers in the village rely heavily on high-interest capital loans and deliberately created unfair markets. Even though the government has a low-interest KUR program, women weavers find it difficult to access KUR because they do not have assets as collateral. This situation must be placed within the framework of women's limited access to justice. Pancasila justice which prioritizes communal interests is the perspective used to photograph this situation. This research suggests the need for affirmative policy arrangements for protection of women weavers through Regional Regulations at the Provincial, District and Village levels.            

Downloads

Download data is not yet available.

References

BUKU :
Jhon Rawls, A Theory of Justice-Teori Keadilan; Dasar- Dasar Fisafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019
Satjipto Rahardjo, IlmuHukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
Tanya Bernard L.et.al, Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
Bernard L.Tanya, dkk Pancasila Bingkai Hukum Indonesia, Genta Publishing Yogyakarta, 2015

JURNAL
Ardian Bachtiar Rivai dalam Kebiajkan affirmasi Pendidikan Tinggi Untuk Papua, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 2 Oktober 2015.
Edi Pranoto, Pembangunan Sistim Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila di Era Globalisasi, Jurnal Spektrum Hukum Volume 15/No 1/April 2018,
Emanuel dan Susanne, Dialetika Etnografi Komunikasi Emik-Etik Pada Kain Tenun, Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 5, No. 2, Desember 2017
Laurensisu Arliman “Pelindungan Hukum UMKM Dari Ekspolitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan kesejahteraan Masyarakat” Jurnal Rechts Vinding, Volume 6 Nomor 3 Desember 2017
Hendry Sayuti, Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar pemberdayaan Yang Terpinggirkan, Morarf jurnal, Volume 12 Nomor 1/ 2013, Januari – Juni 2013
Maryanto, Urgensi Pembaharuan Sistim Ekonomi Indonesia, Jurnal Hukum Justitia Nomor Volume 4 Nomor 1, Januari – April 2015
Murni, Analisis Ekonomi Terhadap Persaingan Usaha Dalam Undang- Undang. Nomor 5 Tahun 1999, Jurnal Arena Hukum, Volume 6 Nomor 1, April 2012
Otang Kurniaman, Bentuk, Fungsi, dan Makna Tenun Songket Guslinda, Jurnal Primary, Volume 5 Nomor 1, April -September 2016 ,
Rifeki Listiani dan Ika Khrisma “ UMKM Wujud Kemandirian Ekonomi Perempuan Menuju Perekonomian Menglobal , Jurnal Al Adalah, Voluem 19 Nomor1 Tahun 2016
Tri Astuti Handayani Mewujudkan Keadilan Gender melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan, Jurnal Rechtstaat Nieuw Vol. 1 No. 1 tahun 2016
SKRIPSI, PENELITIAN
Nina dan Putriana, Bentuk, Fungsi dan Makna Kain Tenun Bringsang Wajag Kebo di Desa Tengganan, Pangrisingan Karang Asem Bali, Skripsi, Institut Seni Rupa Surabaya,2017.
Baseline Survei Oxfam Indonesia untuk Pengembangan Program Kepemimpinan Perempuan dalam ekonomi, 2019
PERATRAN PERUNDANGAN
Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
PRANALA LUAR
Data Bank Indonesia tentang UMKM , https://kumparan.com/kumparanstyle/infografik-60-persen-umkm-di-indonesia-dikelola-oleh-perempuan-, diakses pada tanggal 30 Januari 2020 jam 12.29
Kemenperin Targetkan Ekspor Tenun dan Batik Sentuh USD 58,6 juta, https://pressrelease.kontan.co.id/release/kemenperin-targetkan-ekspor-tenun-dan-batik-sentuh-usd-586-juta
diakses pada tanggal 8 April 2020, pukul 20.08 WITA
Akses Modal dan Bahan Baku Masih Jadi Tantangan UMKM RI https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4636059/akses-modal-dan-bahan-baku-masih-jadi-tantangan-umkm-ri diakses pada tanggal 12 April 2020 Pukul 15.03 WITA
Kurangnya Akses Permodalan, Kendala Utama Majunya UMKM https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/1bVVrlab-kurangnya-akses-permodalan-kendala-utama-majunya-umkm
Published
2020-11-21
How to Cite
Ndolu, J. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENENUN PEREMPUAN MELALUI KEBIJAKAN AFIRMASI DARI PERSPEKTIF KEADILAN PANCASILA. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, 12(1), 097-115. https://doi.org/10.28932/di.v12i1.2508